 |
| (foto: unsplash/muhammadmaruff_) |
Sri Lanka saat ini memang dalam keadaan genting. Presidennya kabur. Negaranya punya hutang yang sangat banyak. Rakyatnya menduduki istana negara.
Indonesia memang pernah mengalami kejadian seperti Sri Lanka pada tahun 97. Saat krisis moneter melanda. Tentu orang tidak ingin kembali pada masa itu.
Keadaan Sri Lanka yang tak punya uang lagi untuk mengimpor barang membuat negeranya dalam keadaan gawat. Sedangkan stok dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Indonesia bisa saja seperti Sri Lanka. Apalagi Indonesia juga mengimpor sebagian kebutuhannya. Indonesia juga punya utang, meskipun kata beberapa orang "keadaannya masih wajar".
Utang negara bisa terus bertambah. Dan yang paling rawan menguras keuangan negara, adalah subsidi bagi rakyatnya.
Memang sebuah negara harus mampu menyejahterakan rakyatnya. Tapi, kalau berlebihan uang negara bisa habis untuk subsidi. Padahal harus ada infrastruktur yang harus dibangun juga.
Besaran subsidi yang diberikan negara ternyata tidak sedikit. Sehingga lumayan banyak menguras kas negara.
Sebenarnya subsidi itu harus dilakukan dengan sasaran masyarakat kurang mampu. Namun, kenyataan tidak begitu. Orang kaya juga bisa menikmati barang yang dibantu negara itu.
Orang yang punya mobil banyak yang masih membeli pertalite. Padahal mereka juga mampu untuk membeli pertamax.
Orang yang rumahnya mewah masih banyak yang pakai LPG 3 kilogram atau LPG melon. Padahal ada LPG 12 kilogram yang diperuntukkan untuk orang yang mampu.
Apa tidak malu dengan tulisan yang melekat pada LPG yang bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin"
Mengutip dari Koran Tempo, 17 Juli 2022, pantas saja, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan kesal. Luhut menyebut, subsidi untuk setiap mobil sebesar Rp 19,2 juta per tahun.
Sedangkan, setiap sepeda motor sebanyak Rp 3,7 juta per tahun. "Coba Anda bayangkan, kalau sekarang 136 juta sepeda motor, hitung saja berapa subsidinya," kata Luhut.
Masih mengutip Koran Tempo, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, hal serupa jug terjadi pada tabung elpiji.
Malah, rakyat biasa yang menikmati hanya 23,3 persen dari total subsidi. Sedangkan orang kaya menikmati 57,9 persen.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara yang digunakan untuk subsidi elpiji mencapai Rp 3 ribu triliun. Jumlah yang fantastis.
Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa, subsidi negara sangat tinggi tidak membuahkan hasil. Masyarakat menganggap harga murah itu adalah hak mereka yang harus dipenuhi.
Masyarakat cuek bahwa harga keekonomian elpiji sudah menjadi Rp 19.608 per kilogram. Artinya pemerintah memberikan subsidi Rp 15.359 per kilogram.
Harga keekonomian pertalite Rp 17.200 per liter dan harga subsidi Rp 7.650 per liter. Pemerintah menyubsidi Rp 9.550 per liternya.
Postingan
0 Komentar