Mengkhawatirkan WTP

Sabetan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) saat ini menjadi buruan pemerintah pusat dan daerah seperti makanan pokok yang harus dikonsumsi sehari-hari.

Rasanya tidak afdol apabila tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Sehingga apabila WTP tidak didapat akan berdampak pada citra suatu pejabat publik terkait.

Padahal, belum tentu pemerintahan yang menyabet WTP benar-benar dikatakan layak menyandang predikat tersebut. Bisa jadi, gelar itu diperoleh dengan menghalalkan segala cara.

Tentu dengan demikian, masyarakat kembali menjadi korban. Alih-alih opini WTP berjalan linier dengan kenyataan di lapangan, namun ternyata sebaliknya. Berjalan kontras dengan keadaan.

Parahnya, masyarakat juga terkena arus pemberitaan yang dilakukan oleh media. Masyarakat akan percaya, bahwa daerahnya memperoleh penghargaan yang dianggap luhur.

Sebagai politisi, WTP merupakan modal berharga untuk mendapatkan citra positif di mata masyarakat. Modal itu juga yang digunakan untuk mendulang dukungan saat maju kembali dalam kontestasi politik.

Saat kenyataannya sudah seperti itu, lantas siapa yang patut disalahkan. Pemerintahan? BPK? atau sistem di dalam negaranya?