Analisis Kebijakan Publik

Ilustrasi pemerintahan.

Kebijakan publik menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji. Bagaimanapun produk dari kebijakan publik akan menjadi konsumsi seluruh warga negara. 

Di sinilah peran PMII dibutuhkan untuk menyelaraskan kebijakan publik dengan kepentingan masyarakat.

Cara yang dilakukan PMII Dengan memahami paradigma dan nilai dasar pergerakan (NDP). PMII sendiri masih menganut paradigma kritis transformatif (PKT).

Baik NDP maupun PKT sangat erat berhubungan satu sama lain. NDP dimaknai sebagai landasan bergerak. Kemudian PKT sebagai cara memandang suatu masalah yang terjadi.

Melihat dinamika di Indonesia, perlu memetakan golongan-golongannya. Ada 4 golongan elite di Indonesia yaitu:

1. Elite Intelektual: bernafaskan ideologi

2. Elite Miliar: kemerdekaan

3. Elite Aktivis: pasang surut elite intelektual

4. Elite Penguasa: yang kebanyakan mereka sudah kaya sejak lahir.

Dewasa ini ada tingkatan kekuasaan yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik. Semakin kuat kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar pula pengaruh yang dapat diberikan.

Ini kekuasaan terkuat di Indonesia didominasi oleh para oligarki. Pemerintah mempunyai kekuasaan karena punya modal/kapital.

Misalnya saat akan membuat kebijakan tertentu, ada dua macam aparatur yang harus dipengaruhi. 

Pertama, aparatur ideologis, yang terdiri dari ormas, perguruan tinggi, dan agama.

Kedua, aparatur represif, terdiri dari polisi, TNI, dan Satpol PP.

Cara yang dilakukan oligarki sebisa mungkin akan mencengkeram aparatur ideologis dan aparatur represif. Agar, kepentingan yang dimiliki oleh oligarki dapat dijalankan sesuai keinginannya.

Dengan demikian, masyarakat bawah seperti: buruh tani, rakyat miskin kota, nelayan akan menjadi korban yang semakin tertindas lagi.

Kenyataan seperti itu, PMII harus berperan untuk menjawab tantangan zaman. Mengingat situasi zaman dulu berbeda dengan saat ini.

Artinya, paradigma yang selama ini dirumuskan PMII harus diubah. Gunanya agar yang dijalankan oleh PMII dapat termanifestasikan dengan nyata.

Ada sebuah cerita, dahulu yang menggencarkan Nahdliyin untuk membela masyarakat pinggiran adalah Gus Dur. 

Selama puluhan tahun pada masa Orde Baru, NU mempromosikan diri sebagai gerakan yang mengontrol pemerintah. Serta membantu masyarakat pinggiran.

Begitu juga dengan PMII. Organisasi yang lahir dari rahim NU ini juga menerapkan apa yang dilakukan oleh Gus Dur. PMII menganut Paradigma Arus Masyarakat Pinggiran.

Namun, semua dibuat kebingungan saat Gus Dur tanpa diprediksi menjadi Presiden RI. Nahdliyin yang semula menjadi kontrol pemerintah menjadi bingung gerakan apa yang dimaksud.

Kemudian, kepemimpinan Gus Dur menjadi presiden tidak berlangsung lama. Ia diturunkan dari jabatan sebagai presiden oleh parlemen waktu itu.

Tulisan ini merupakan resume yang digunakan untuk memenuhi tugas selama mengikuti PKL PMII Blitar Raya